Demokrasi di Indonesia

Akhir milenium kedua ditandai dengan perubahan besar di Indonesia. Rejim Orde Baru
yang telah berkuasa selama 32 tahun yang dipimpin oleh Soeharto akhirnya tumbang.
Demokrasi Pancasila versi Orde Baru mulai digantikan dengan demokrasi dalam arti
sesungguhnya. Hanya saja tidak mudah mewujudkan hal ini, karena setelah Soeharto
tumbang tidak ada kekuatan yang mampu mengarahkan perubahan secara damai,
bertahap dan progresif. Yang ada justru muncul berbagai konflik serta terjadi perubahan
genetika sosial masyarakat Indonesia. Hal ini tak lepas dari pengaruh krisis moneter yang
menjalar kepada krisis keuangan sehingga pengaruh depresiasi rupiah berpengaruh
signifikan terhadap kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Inflasi yang dipicu kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) sangat berpengaruh kepada kualitas kehidupan
masyarakat. Rakyat Indonesia sebagian besar masuk ke dalam sebuah era demokrasi
sesungguhnya dimana pada saat yang sama tingkat kehidupan ekonomi mereka justru
tidak lebih baik dibandingkan ketika masa Orde Baru.
Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi.
Pertama adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua adalah demokrasi
terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan
demokrasi terpimpin. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak
pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi yang saat ini masih dalam
masa transisi.
Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya
bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita. Demokrasi liberal ternyata pada saat itu
belum bisa memberikan perubahan yang berarti bagi Indonesia. Namun demikian,
berbagai kabinet yang jatuh-bangun pada masa itu telah memperlihatkan berbagai ragam
pribadi beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin namun mudah
dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. Sementara demokrasi terpimpin
yang dideklarasikan oleh Soekarno (setelah melihat terlalu lamanya konstituante
mengeluarkan undang-undang dasar baru) telah memperkuat posisi Soekarno secara
absolut. Di satu sisi, hal ini berdampak pada kewibawaan Indonesia di forum
Internasional yang diperlihatkan oleh berbagai manuver yang dilakukan Soekarno serta
munculnya Indonesia sebagai salah satu kekuatan militer yang patut diperhitungkan di
Asia. Namun pada sisi lain segi ekonomi rakyat kurang terperhatikan akibat berbagai
kebijakan politik pada masa itu.
Lain pula dengan masa demokrasi Pancasila pada kepemimpinan Soeharto. Stabilitas
keamanan sangat dijaga sehingga terjadi pemasungan kebebasan berbicara. Namun
tingkat kehidupan ekonomi rakyat relatif baik. Hal ini juga tidak terlepas dari sistem nilai
tukar dan alokasi subsidi BBM sehingga harga-harga barang dan jasa berada pada titik
keterjangkauan masyarakat secara umum. Namun demikian penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin parah menjangkiti pemerintahan. Lembaga pemerintahan
yang ada di legislatif, eksekutif dan yudikatif terkena virus KKN ini. Selain itu,
pemasungan kebebasan berbicara ternyata menjadi bola salju yang semakin membesar
yang siap meledak. Bom waktu ini telah terakumulasi sekian lama dan ledakannya terjadi
pada bulan Mei 1998.
Selepas kejatuhan Soeharto, selain terjadinya kenaikan harga barang dan jasa beberapa
kali dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, instabilitas keamanan dan politik serta KKN
bersamaan terjadi sehingga yang paling terkena dampaknya adalah rakyat kecil yang
jumlahnya mayoritas dan menyebabkan posisi tawar Indonesia sangat lemah di mata
internasional akibat tidak adanya kepemimpinan yang kuat.
Namun demikian, demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia memperlihatkan
beberapa kemajuan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pemilihan umum dengan
diikuti banyak partai adalah sebuah kemajuan yang harus dicatat. Disamping itu
pemilihan presiden secara langsung yang juga diikuti oleh pemilihan kepala daerah
secara langsung adalah kemajuan lain dalam tahapan demokratisasi di Indonesia. Diluar
hal tersebut, kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi di
masyarakat juga semakin meningkat. Para kaum tertindas mampu menyuarakan keluhan
mereka di depan publik sehingga masalah-masalah yang selama ini terpendam dapat
diketahui oleh publik. Pemerintah pun sangat mudah dikritik bila terlihat melakukan
penyimpangan dan bisa diajukan ke pengadilan bila terbukti melakukan kesalahan dalam
mengambil suatu kebijakan publik.
Jika diasumsikan bahwa pemilihan langsung akan menghasilkan pemimpin yang mampu
membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, maka seharusnya dalam
beberapa tahun ke depan Indonesia akan mengalami peningkatan taraf kesejahteraan
masyarakat. Namun sayangnya hal ini belum terjadi secara signifikan. Hal ini sebagai
akibat masih terlalu kuatnya kelompok yang pro-KKN maupun anti perbaikan.
Demokrasi di Indonesia masih berada pada masa transisi dimana berbagai prestasi sudah
muncul dan diiringi ”prestasi” yang lain. Sebagai contoh, munculnya Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dirasakan mampu menimbulkan efek jera para koruptor
dengan dipenjarakannya beberapa koruptor. Namun di sisi lain, para pengemplang dana
bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI) mendapat pengampunan yang tidak sepadan
dengan ”dosa-dosa” mereka terhadap perekonomian.
Namun demikian, masih ada sisi positif yang bisa dilihat seperti lahirnya undang-undang
sistem pendidikan nasional yang mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.
Demikian pula rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi yang masih
dibahas di parlemen. Rancangan undang-undang ini telah mendapat masukan dan
dukungan dari ratusan organisasi Islam yang ada di tanah air. Hal ini juga
memperlihatkan adanya partisipasi umat Islam yang meningkat dalam perkembangan
demokrasi di Indonesia. Sementara undang-undang sistem pendidikan nasional yang telah
disahkan parlemen juga pada masa pembahasannya mendapat dukungan yang kuat dari
berbagai organisasi Islam. Sementara itu, ekonomi di era demokrasi ternyata mendapat pengaruh besar dari
kapitalisme internasional. Hal ini menyebabkan dilema. Bahkan di tingkat pemerintah,
ada kesan mereka tunduk dibawah tekanan kapitalis internasional yang tidak
diperlihatkan secara kasat mata kepada publik namun bisa dirasakan.
Tantangan dan Harapan
Amartya Sen, penerima nobel bidang ekonomi menyebutkan bahwa demokrasi dapat
mengurangi kemiskinan. Pernyataan ini akan terbukti bila pihak legislatif menyuarakan
hak-hak orang miskin dan kemudian pihak eksekutif melaksanakan program-program
yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Sayangnya, dalam masa transisi ini, hal itu
belum terjadi secara signifikan.
Demokrasi di Indonesia terkesan hanya untuk mereka dengan tingkat kesejahteraan
ekonomi yang cukup. Sedangkan bagi golongan ekonomi bawah, demokrasi belum
memberikan dampak ekonomi yang positif buat mereka. Inilah tantangan yang harus
dihadapi dalam masa transisi. Demokrasi masih terkesan isu kaum elit, sementara
ekonomi adalah masalah riil kaum ekonomi bawah yang belum diakomodasi dalam
proses demokratisasi. Ini adalah salah satu tantangan terberat yang dihadapi bangsa
Indonesia saat ini.
Demokrasi dalam arti sebenarnya terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan
demikian ia merupakan fitrah yang harus dikelola agar menghasilkan output yang baik.
Setiap manusia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat dan
bermasyarakat. Dengan demikian, demokrasi pada dasarnya memerlukan aturan main.
Aturan main tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam dan sekaligus yang terdapat dalam
undang-undang maupun peraturan pemerintah.
Di masa transisi, sebagian besar orang hanya tahu mereka bebas berbicara, beraspirasi,
berdemonstrasi. Namun aspirasi yang tidak sampai akan menimbulkan kerusakan. Tidak
sedikit fakta yang memperlihatkan adanya pengrusakan ketika terjadinya demonstrasi
menyampaikan pendapat. Untuk itu orang memerlukan pemahaman yang utuh agar
mereka bisa menikmati demokrasi.
Demokrasi di masa transisi tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat akan
mengakibatkan masuknya pengaruh asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini
adalah tantangan yang cukup berat juga dalam demokrasi yang tengah menapak.
Pengaruh asing tersebut jelas akan menguntungkan mereka dan belum tentu
menguntungkan Indonesia. Dominannya pengaruh asing justru mematikan demokrasi itu
sendiri karena tidak diperbolehkannya perbedaan pendapat yang seharusnya
menguntungkan Indonesia. Standar ganda pihak asing juga akan menjadi penyebab
mandulnya demokrasi di Indonesia.
Anarkisme yang juga menggejala pasca kejatuhan Soeharto juga menjadi tantangan bagi
demokrasi di Indonesia. Anarkisme ini merupakan bom waktu era Orde Baru yang
meledak pada saat ini. Anarkisme pada saat ini seolah-olah merupakan bagian dari demonstrasi yang sulit dielakkan, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Padahal anarkisme
justru bertolak belakang dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai Islam.
Harapan dari adanya demokrasi yang mulai tumbuh adalah ia memberikan manfaat
sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dan juga bangsa. Misalnya saja, demokrasi
bisa memaksimalkan pengumpulan zakat oleh negara dan distribusinya mampu
mengurangi kemiskinan. Disamping itu demokrasi diharapkan bisa menghasilkan
pemimpin yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak seperti masalah
kesehatan dan pendidikan.
Tidak hanya itu, demokrasi diharapkan mampu menjadikan negara kuat. Demokrasi di
negara yang tidak kuat akan mengalami masa transisi yang panjang. Dan ini sangat
merugikan bangsa dan negara. Demokrasi di negara kuat (seperti Amerika) akan
berdampak positif bagi rakyat. Sedangkan demokrasi di negara berkembang seperti
Indonesia tanpa menghasilkan negara yang kuat justru tidak akan mampu
mensejahterakan rakyatnya. Negara yang kuat tidak identik dengan otoritarianisme
maupun militerisme.
Harapan rakyat banyak tentunya adalah pada masalah kehidupan ekonomi mereka serta
bidang kehidupan lainnya. Demokrasi membuka celah berkuasanya para pemimpin yang
peduli dengan rakyat dan sebaliknya bisa melahirkan pemimpin yang buruk. Harapan
rakyat akan adanya pemimpin yang peduli di masa demokrasi ini adalah harapan dari
implementasi demokrasi itu sendiri.
Di masa transisi ini, implementasi demokrasi masih terbatas pada kebebasan dalam
berpolitik, sedangkan masalah ekonomi masih terpinggirkan. Maka muncul kepincangan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik dan ekonomi adalah dua sisi yang
berbeda dalam sekeping mata uang, maka masalah ekonomi pun harus mendapat
perhatian yang serius dalam implementasi demokrasi agar terjadi penguatan demokrasi.
Semakin rendahnya tingkat kehidupan ekonomi rakyat akan berdampak buruk bagi
demokrasi karena kuatnya bidang politik ternyata belum bisa mengarahkan kepada
perbaikan ekonomi. Melemahnya ekonomi akan berdampak luas kepada bidang lain,
seperti masalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang lemah jelas tidak bisa
memperkuat demokrasi, bahkan justru bisa memperlemah demokrasi.
Demokrasi di Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat baru yang
memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, berumpul, berpolitik dimana masyarakat
mengharap adanya iklim ekonomi yang kondusif. Untuk menghadapi tantangan dan
mengelola harapan ini agar menjadi kenyataan dibutuhkan kerjasama antar kelompok dan
partai politik agar demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik.
menurut MIT(massachusets institute of technology) yg melakukan survey demokrasi di indonesia
Demokrasi diuji
Percobaan lapangan MIT bertanya: Apa yang terjadi ketika orang-orang memperoleh kemampuan untuk mengatur diri mereka sendiri?
Negara-negara berkembang yang membebaskan diri dari pemerintahan otoriter sering disebut "eksperimen dalam demokrasi." Tapi apa yang terjadi ketika seorang peneliti menjalankan percobaan di lapangan yang sebenarnya demokrasi? Sebuah novel studi oleh MIT ekonom Benjamin mengejutkan Olken telah memberikan wawasan tentang dampak dari pemerintahan demokratis di negara berkembang.

Di lapangan yang melibatkan 49 desa di Indonesia, Olken mengatur agar keputusan-keputusan penting pada proyek-proyek pekerjaan publik dalam beberapa permukiman diputuskan oleh plebisit - di mana semua warga negara mendapatkan suara - bukannya oleh dewan kecil tradisional para pemimpin desa. Terduga, jenis proyek yang dipilih oleh suara mayoritas hampir identik dengan yang dipilih oleh elit desa; masyarakat pemilih tidak mencoba untuk mendistribusikan kekayaan untuk diri mereka sendiri. Namun ketika orang-orang yang diizinkan untuk memilih, mereka menyatakan lebih puas dengan hasil dari saat keputusan itu hanya diturunkan oleh para elite. Kesimpulannya adalah bahwa meskipun demokrasi tidak membuat perbedaan materi dalam kehidupan masyarakat, menciptakan kohesi sipil yang lebih besar.

"Saya berharap lebih dari sebuah perubahan dalam hasil," kata Olken, associate professor di MIT's Department of Economics. "Tapi ada lebih banyak kepuasan dan berpotensi lebih legitimasi melalui lembaga-lembaga demokrasi langsung ini, sebagai lawan untuk memiliki keputusan yang dibuat oleh sekelompok kecil orang."

Pada gilirannya, penelitian ini melihat tantangan yang populer dalam pembangunan ekonomi: bahwa "elite capture" politik - pemerintah kontrol pengambilan keputusan oleh sekelompok kecil - hanya memperkaya beberapa orang terpilih. "Aku berpikir bahwa memberi lebih banyak kekuatan untuk setiap orang bisa mengambil dominasi elit," catatan Olken. "Tapi itu tidak keluar dalam data." Daripada hasil yang masuk akal menyarankan dua cara pandang para elit politik lokal, di Indonesia dan di tempat lain: "Salah satunya adalah bahwa para elite adalah orang-orang jahat, berusaha untuk mencuri uang untuk diri mereka sendiri," kata Olken. "Yang lainnya adalah bahwa elit adalah pemimpin melakukan pekerjaan dengan baik untuk memastikan hal-hal yang dialokasikan dengan cara yang benar."

Java, unscripted

Indonesia adalah tempat yang logis untuk mempelajari perkembangan politik, setelah melepaskan otoriter rezim Soeharto pada tahun 1998 setelah 31 tahun berkuasa. Sejak itu, pemerintah telah mencari cara untuk melakukan desentralisasi politik.

Olken melakukan studi di tahun 2005 dan 2006 di tiga kecamatan pedesaan yang berbeda: wilayah muslim yang sangat Jawa Timur, semakin berpenduduk Kristen Sumatera Utara, dan beragam secara sosial wilayah, Sulawesi Tenggara. Median ukuran desa sekitar 1.500 rumah tangga di Jawa, dan sekitar 230 di daerah lain. Setiap desa diberikan untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur, sering melibatkan jalan, sanitasi dan air. Dimana proyek itu diputuskan oleh plebisit, sekitar 80 persen dari suara desa - 20 kali lipat dalam partisipasi peningkatan dibandingkan dengan rapat desa biasa. Semua desa adalah bagian dari program Indonesia, Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), yang didanai oleh Bank Dunia; Olken juga berafiliasi dengan MIT berbasis Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, yang punggung percobaan dalam pembangunan bidang ekonomi.

Hasilnya, cadar di kertas kerja, "Demokrasi langsung dan Barang Publik Lokal: Bukti dari Percobaan Lapangan di Indonesia," akan diterbitkan dalam American Political Science Review akhir tahun ini. Dengan margin 18 persen, warga desa yang dipilih lebih cenderung mengatakan pekerjaan umum yang bersangkutan akan menguntungkan mereka, bahkan ketika proyek secara substantif serupa dengan dewan desa yang telah dipilih. Voting desa juga lebih puas dengan keseluruhan program PPK, dengan margin dari 13 persen, dan bahkan lebih mungkin untuk menyumbangkan sesuatu yang mereka sendiri - uang, tenaga kerja atau makanan - untuk proyek, dengan margin dari 17 persen, yang menunjukkan antusiasme yang lebih besar yang dihasilkan oleh demokrasi partisipatif.

Olken's studi telah menerima pemberitahuan yang cukup kepadanya di antara rekan-rekan, yang menyatakan bahwa tidak ada ilmuwan sosial yang sebelumnya telah melakukan percobaan lapangan acak mengubah sistem politik yang digunakan oleh orang-orang. "Ini merupakan upaya pertama untuk belajar dunia nyata demokrasi di alam bebas di mana taruhan berarti sesuatu untuk para peserta," kata Donald Green, seorang profesor ilmu politik di Yale. Dan justru karena para kepala desa dan disetujui proyek serupa, studi unik mengisolasi pertanyaan tentang berapa banyak masalah-masalah demokrasi kepada orang-orang, bahkan jika tidak menambah kekayaan mereka.

Di Green pandangan, hasil ini "dapat diambil dua cara. Jika Anda berpikir bahwa demokrasi langsung adalah tipuan, Anda perhatikan bahwa membawa legitimasi tanpa mengubah distribusi barang. Jika Anda adalah pendukung demokrasi langsung, Anda juga perhatikan bahwa membawa legitimasi tanpa mengubah distribusi barang-barang. "Artinya, jika salah satu tujuan adalah untuk mengubah distribusi kekayaan di negara berkembang, hasilnya akan muncul mengecewakan dan buruk mencerminkan demokrasi langsung. Tapi jika salah satu tujuan adalah untuk menjaga distribusi kekayaan utuh, sistem plebisit mungkin menawarkan kesempatan emas untuk melakukannya sambil mempertahankan dukungan rakyat.

Menambahkan titik data

Hijau juga yakin bahwa isu-isu yang diangkat oleh Olken's penelitian adalah "tidak khusus untuk Indonesia; mereka berlaku untuk semua pemerintah yang terdesentralisasi." Itu kata, Olken sendiri menawarkan beberapa peringatan tentang percobaan. Karena itu satu kali penelitian, ia memungkinkan, dewan kecil, mengetahui pengambilan keputusan mereka akan diteliti oleh orang luar, mungkin telah membuat keputusan dermawan dalam upaya untuk membuat diri mereka tampak masuk akal. Potensial seperti berurusan ruang belakang tidak dapat diperhitungkan dalam studi.

Olken juga mengamati bahwa manfaat dari demokrasi langsung dapat dipengaruhi oleh pertanyaan tentang apa yang memberikan suara di tempat pertama; California suara-sistem proposisi, ia mencatat, menerima kritik dengan baik untuk memungkinkan organisasi-organisasi didanai untuk mengatur agendanya. Selain itu, yang jelas plebiscites manfaat atau menyakiti subkelompok tertentu - misalnya, jika jalan itu dialihkan melalui properti yang sudah ada - bisa menjadi pahit diperebutkan. "Demokrasi langsung bisa sangat penting dalam konteks yang tepat," kata Olken. "Tapi pertanyaannya adalah: Apa sebenarnya adalah konteks yang benar?"

Akhirnya, Olken catatan, "elite capture" mungkin merupakan fenomena nyata di tempat lain, bahkan jika tampaknya tidak ada di desa di Indonesia ini. "Saya tidak berpikir kami telah menangkap disproven bahwa elit masih menjadi masalah," kata Olken. "Tapi mungkin dalam beberapa kasus para elite yang melakukan hal-hal yang baik juga. Kami sedang menambahkan titik data untuk diskusi.